BAGIAN HUKUM & HUBUNGAN MASYARAKAT

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

 

 

 

Pasal 27

 

 

(1)

Bagian  Hukum  dan  Hubungan  Masyarakat

merupakan

 

unsur   pembantu   Sekretaris   DPRK   di   bidang   hukum,

 

hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan .

(2)

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

di pimpin oleh

 

seorang  Kepala  Bagian

yang  berada

di

bawah  dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK.

 

Pasal 28

 

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, Hubungan Masyarakat, Dokumentasi dan Perpustakaan .

 

Pasal 29

 

Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam

 

Pasal 28, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

 

  1. pembinaan pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;

 

  1. pembinaan pelaksanaan penyiapan pengadaan sarana dan prasarana;

 

  1. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;

 

  1. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;

 

  1. pengendalian Teknis penyelenggaraan kajian perundang-undangan;

 

  1. pengendalian teknis penyiapan bahan perumusan rancangan qanun, nota kesepakatan, berita acara, keputusan Sekretaris DPRK, keputusan DPRK dan keputusan pimpinan DPRK;

 

  1. pengendalian dan Pengumpulan bahan penyiapan draf Qanun inisiatif DPRK;

 

  1. pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan data pengkajian terhadap rancangan qanun, nota kesepakatan, berita acara, keputusan Sekretaris DPRK, keputusan DPRK dan keputusan pimpinan DPRK;

 

  1. pengendalian teknis penyiapan bahan pertimbangan dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan DPRK;

 

  1. pengendalian teknis penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan hubungan masyarakat;

 

9

 

i.   pengendalian   dan   pengkoordinasian   teknis   pelaksanaan hubungan kerja antara DPRK dengan Bupati dan masyarakat; j.   pengendalian  teknis  kegiatan  protokuler    di  lingkungan

 

Sekretariat DPRK;

 

k.  pengendalian teknis penyiapan bahan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRK;

 

  • pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;

 

  1. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan

 

  • pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 30

 

  1. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat  terdiri dari:
    1. Sub Bagian Hukum; dan

 

  1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Dokumentasi dan Perpustakaan.
  1. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat

 

(1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

 

Pasal 31

 

Sub Bagian Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan Kajian Perundang-undangan, penyiapan rancangan keputusan DPRK, keputusan pimpinan DPRK dan pembahasan rancangan qanun.

 

Pasal 32

 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sub Bagian Hukum mempunyai fungsi;

 

  1. pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;

 

  1. pelaksanaan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana;
  2. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;

 

  1. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;

 

  1. pelaksanaan teknis penyiapan bahan perumusan rancangan qanun, Nota kesepakatan, berita acara, keputusan Sekretaris DPRK, keputusan DPRK dan keputusan pimpinan DPRK;

 

  1. pelaksanaan dan Pengumpulan bahan penyiapan draf Qanun Inisiatif DPRK;

 

  1. pelaksanaan teknis pengumpulan dan pengelolaan data pengkajian terhadap rancangan qanun, Nota kesepakatan, berita acara, keputusan Sekretaris DPRK, keputusan DPRK dan keputusan pimpinan DPRK;

 

  1. pelaksanaan teknis penyiapan bahan pertimbangan dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan DPRK;

 

  1. pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan

 

  1. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan fungsinya.

 

 

 

 

10

 

Pasal 33

 

Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan pidato/sambutan pimpinan DPRK, publikasi pers dan media massa serta pelaksanaan kegiatan protokuler di lingkungan Sekretariat DPRK serta mengumpulkan bahan dokumentasi produk hukum, publikasi dan pelayanan kepustakaan.

 

Pasal 34

 

Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 33,   Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Dokumentasi dan

Perpustakaan  mempunyai fungsi;

 

  1. pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;

 

  1. pelaksanaan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana;

 

  1. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;

 

  1. pelaksanaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;

 

  1. pelaksanaan teknis penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan hubungan masyarakat;

 

  1. pelaksanaan dan pengkoordinasian teknis hubungan kerja antara DPRK dengan Bupati dan masyarakat;

 

  1. pelaksanaan teknis kegiatan protokuler di lingkungan Sekretariat DPRK;

 

  1. pelaksanaan teknis pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan dilingkungan sekretariat DPRK;

 

  1. pengendalian teknis penyiapan bahan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRK;

 

  1. pelaksaanaan teknis dokumentasi dan publikasi kegiatan-kegiatan DPRK;

 

  1. pelaksanaan teknis tata tempat rapat-rapat dan persidangan DPRK;

 

  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

 

  1. pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Pasal 27 (1) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat merupakan unsur pembantu Sekretaris DPRK di bidang hukum, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan . (2) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat di pimpin oleh se 3-