PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan Keputusan Pemberhentian Anggota DPRK



Pasal 13




  1. Pengambilan keputusan sebagaimana dimakasud dalam pasal 12 ayat (6) ditetapkan dalam rapat pleno anggota badan kehormatan secara musyawarah maupun pemungutan suara;

  2. Sebelum badan kehormatan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRK yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.

  3. Sebelum badan kehormatan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan kehormatan wajib menerima saran dan rekomendasi dari pimpinan fraksi yang bersangkutan dan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan seluas-luasnya.



Bagian Keempat



Penentuan Calon Pengganti Anggota DPRK



Pasal 14




  1. Anggota DPRK yang berhenti dan diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan  ketentuan sebagai berikut:

    1. calon pengganti dari anggota DPRK yang terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak kedua berdasarkan perolehan suara urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama;

    2. calon pengganti dari anggota DPRK yang terpilih  selain pada huruf a, adalah calon yang ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak kedua berikutnya dari daftar calon didaerah pemilihan yang sama;

    3. apabila calon pengganti segaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya.



  2. Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRK pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan:

    1. calon pengganti diambil dari daftar calon anggota DPRK dari daerah pemilihan yang terdekat dalam kabupaten yang bersangkutan;

    2. calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari daftar  calon anggota DPRK dari daerah pemilihannya.



  3. Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRK pada daerah pemilihan di Kabupaten yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari daftar calon anggota DPRK dari kabupaten yang terdekat;

  4. Anggota DPRK pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.



Bagian Kelima



Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan



Pasal 15




  1. Pimpinan DPRK menyampaikan kepada KIP kabupaten nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama  calon pengganti antar waktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik di daerah yang bersangkutan untuk diverifikasi;

  2. Pimpinan DPRK setelah menerima rekomendasi KIP menyampaikan kepada Gubernur melalui  Bupati guna mendapatkan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRK;

  3. Peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRK ditetapkan dengan keputusan Gubernur atas nama Presiden, paling lambat 14 hari sejak diterimanya usulan  pemberhentian dan pengangkatan dari pimpinan DPRK;

  4. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 7;



Penggantian anggota DPRK antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari enam bulan dari masa jabatan anggota DPRK.