HAK & KEWAJIBAN ANGGOTA

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

 

Bagian Pertama

Hak Anggota

Pasal 19

     Anggota DPRK mempunyai  hak :

  1. mengajukan rancangan qanun;
  2. mengajukan pertanyaan;
  3. menyampaikan usul dan pendapat;
  4. memilih dan dipilih;
  5. membela diri;
  6.   imunitas;
  7. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  8. protokoler; dan
  9.   keuangan dan administratif.

 

Pasal 20

  1. Setiap anggota DPRK dapat mengajukan suatu usul prakarsa rancangan qanun yang secara subtansial selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan secara prosedural memenuhi kaidah-kaidah legal drafting;
  2. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK;
  3. Usul prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRK disampaikan kepada badan legislasi daerah untuk dilakukan pengkajian;
  4. Berdasarkan hasil pengkajian badan legislasi daerah pimpinan DPRK menyampaikan kepada rapat paripurna;
  5. Dalam rapat paripurna, para pengusul diberikan kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  6. Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa/inisiatif dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
    1. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan;
    2. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRK lainnya.
  7. Usul prakarsa/inisiatif sebelum diputuskan menjadi prakarsa/inisiatif DPRK, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali;
  8. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan DPRK yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRK;
  9. Tata cara pembahasan rancangan qanun/rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRK mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan qanun/rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah;
  10. Apabila dalam satu masa sidang, DPRK atau Bupati menyampaikan   Rancangan Qanun mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Qanun yang disampaikan DPRK, sedangkan Rancangan Qanun yang disampaikan Bupati dijadikan sebagai bahan sandingan.

 

Pasal 21

 

  1. Setiap anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRK secara lisan maupun tertulis;
  2. Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan setiap saat melalui pimpinan dalam forum rapat-rapat DPRK.

 

Pasal 22

  1. Setiap anggota DPRK dalam rapat-rapat DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRK;
  2. Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan kode etik DPRK sebagai wakil rakyat.

Pasal 23

Setiap anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.                        

Pasal 24

  1. Setiap anggota DPRK berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRK;
  2. Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh badan kehormatan.

 

Pasal 25

  1. Anggota DPRK tidak dapat di tuntut di hadapan pengadilan karena pernyataan-pertanyaan, dan atau pendapat yang disampaikan secara lisan atau tertulis dalam rapat–rapat DPRK maupun diluar rapat-rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang serta tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik;
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRK yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk di rahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  3. Anggota DPRK tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan pendapat yang di kemukakan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Pasal 26

  1. Hak protokoler, keuangan dan administrasi diatur tersendiri dengan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan DPRK atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah, Pimpinan dan Anggota DPRK selain menerima tunjangan yang bersumber pada otorisasi Bupati berdasarkan tugas pembantuan dan desentralisasi juga berhak memperoleh penghasilan terdiri dari :
    1. Uang Representasi;
    2. Uang paket;
    3. Tunjangan Jabatan;
    4. Tunjangan Panitia Musyawarah;
    5. Tunjangan Komisi;
    6. Tunjangan Panitia Anggaran;
    7. Tunjangan Badan Kehormatan;
    8. Tunjangan Panitia Legislasi;
    9. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;
    10. Tunjangan Panitia Khusus;
    11. Tunjangan Perumahan;
    12. Tunjangan Pajak Penghasilan;
    13. Tunjangan Keluarga dan Beras
    14. Biaya Perjalanan Dinas;
    15. Biaya Pakaian Dinas;
    16. Tunjangan Kesehatan;
    17. Tunjangan Jasa Pengabdian;
    18. Tunjangan Uang duka;
    19. Tunjangan Komunikasi intensif;
    20. Dana Operasional Khusus Pimpinan; dan
    21. Dana Penunjang Kegiatan.
  3. Jenis dan perincian besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pimpinan DPRK dapat memerintahkan sekretaris DPRK untuk mengeluarkan biaya bagi keperluan pelaksanaan tugas-tugas DPRK, Sekretaris DPRK dan staf ahli yang dipertanggung jawabkan langsung kepada Pimipinan DPRK.

 

Bagian Kedua

Kewajiban Anggota

Pasal 27

     Anggota DPRK mempunyai  kewajiban :

  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  2. melaksanakan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
  3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah;
  4. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
  6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. mentaati tata tertib dan kode etik DPRK;
  8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait dalam penyelengaraan pemerintahan daerah;
  9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.