HAK DPRK

HAK DPRK



 



Pasal 18




  1. DPRK mempunyai  hak :

    1. interpelasi;

    2. angket; dan

    3. menyatakan pendapat.






  1. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRK untuk meminta keterangan kepada kepala daerah kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan bernegara;



 




  1. Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRK untuk melakukan melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRK untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepada kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

  3. Meminta keterangan mengenai dana hibah dari pemerintah pusat melalui pemerintah Daerah.