KODE ETIK

KODE ETIK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN



BENER MERIAH



Bahwa perkembangan ketatanegaraan dalam era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan yang antara lain, ditentukan oleh  kualitas kerja dan kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen  politik, moralitas, dan professional yang lebih tangguh  dalam proses pelaksanaan ketatanegaraan yang didasarkan pada terciptanya suatu sistem pengawasan dan keseimbangan antar lembaga daerah. Komitmen tersebut dirasa semakin penting sebagai upaya untuk terwujudnya DPRK yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan tugas legislatif, anggaran, dan pengawasan.



Karena menyadari bahwa kedudukannya sebagai wakil rakyat sangat mulia dan terhormat, Anggota DPRK bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu Wata’ala, Negara, daerah, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.



 



Untuk melaksanakan tugas legislasinya, Anggota DPRK bersepakat untuk menyusun suatu Kode Etik DPRK, yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi/ditaati oleh setiap Anggota DPRK dalam menjalankan tugasnya selama didalam ataupun diluar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK. Kode Etik ini merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal - hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK.



 



 



 



 



 



KODE ETIK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN



BENER MERIAH



Bahwa perkembangan ketatanegaraan dalam era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan yang antara lain, ditentukan oleh  kualitas kerja dan kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen  politik, moralitas, dan professional yang lebih tangguh  dalam proses pelaksanaan ketatanegaraan yang didasarkan pada terciptanya suatu sistem pengawasan dan keseimbangan antar lembaga daerah. Komitmen tersebut dirasa semakin penting sebagai upaya untuk terwujudnya DPRK yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan tugas legislatif, anggaran, dan pengawasan.



Karena menyadari bahwa kedudukannya sebagai wakil rakyat sangat mulia dan terhormat, Anggota DPRK bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu Wata’ala, Negara, daerah, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.



 



Untuk melaksanakan tugas legislasinya, Anggota DPRK bersepakat untuk menyusun suatu Kode Etik DPRK, yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi/ditaati oleh setiap Anggota DPRK dalam menjalankan tugasnya selama didalam ataupun diluar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK. Kode Etik ini merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal - hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK.



 



 



 



 



 



KODE ETIK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN



BENER MERIAH



Bahwa perkembangan ketatanegaraan dalam era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan yang antara lain, ditentukan oleh  kualitas kerja dan kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen  politik, moralitas, dan professional yang lebih tangguh  dalam proses pelaksanaan ketatanegaraan yang didasarkan pada terciptanya suatu sistem pengawasan dan keseimbangan antar lembaga daerah. Komitmen tersebut dirasa semakin penting sebagai upaya untuk terwujudnya DPRK yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan tugas legislatif, anggaran, dan pengawasan.



Karena menyadari bahwa kedudukannya sebagai wakil rakyat sangat mulia dan terhormat, Anggota DPRK bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu Wata’ala, Negara, daerah, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.



 



Untuk melaksanakan tugas legislasinya, Anggota DPRK bersepakat untuk menyusun suatu Kode Etik DPRK, yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi/ditaati oleh setiap Anggota DPRK dalam menjalankan tugasnya selama didalam ataupun diluar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK. Kode Etik ini merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal - hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK.



 



 



 



 



 



KODE ETIK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN



BENER MERIAH



Bahwa perkembangan ketatanegaraan dalam era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan yang antara lain, ditentukan oleh  kualitas kerja dan kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen  politik, moralitas, dan professional yang lebih tangguh  dalam proses pelaksanaan ketatanegaraan yang didasarkan pada terciptanya suatu sistem pengawasan dan keseimbangan antar lembaga daerah. Komitmen tersebut dirasa semakin penting sebagai upaya untuk terwujudnya DPRK yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan tugas legislatif, anggaran, dan pengawasan.



Karena menyadari bahwa kedudukannya sebagai wakil rakyat sangat mulia dan terhormat, Anggota DPRK bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu Wata’ala, Negara, daerah, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.



 



Untuk melaksanakan tugas legislasinya, Anggota DPRK bersepakat untuk menyusun suatu Kode Etik DPRK, yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi/ditaati oleh setiap Anggota DPRK dalam menjalankan tugasnya selama didalam ataupun diluar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK. Kode Etik ini merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal - hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK.



 



 



 



 



 



KODE ETIK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN



BENER MERIAH



Bahwa perkembangan ketatanegaraan dalam era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan yang antara lain, ditentukan oleh  kualitas kerja dan kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen  politik, moralitas, dan professional yang lebih tangguh  dalam proses pelaksanaan ketatanegaraan yang didasarkan pada terciptanya suatu sistem pengawasan dan keseimbangan antar lembaga daerah. Komitmen tersebut dirasa semakin penting sebagai upaya untuk terwujudnya DPRK yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan tugas legislatif, anggaran, dan pengawasan.



Karena menyadari bahwa kedudukannya sebagai wakil rakyat sangat mulia dan terhormat, Anggota DPRK bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu Wata’ala, Negara, daerah, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.



 



Untuk melaksanakan tugas legislasinya, Anggota DPRK bersepakat untuk menyusun suatu Kode Etik DPRK, yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi/ditaati oleh setiap Anggota DPRK dalam menjalankan tugasnya selama didalam ataupun diluar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK. Kode Etik ini merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal - hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK.



 



 



 



 



 





http://setwan.benermeriahkab.go.id/img/KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH Bahwa perkembangan ketatanegaraan dalam era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan yang antara lain, ditentukan oleh kualitas kerja dan kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan professional yang lebih tangguh dalam proses pelaksanaan ketatanegaraan yang didasarkan pada terciptanya suatu sistem pengawasan dan keseimbangan antar lembaga daerah. Komitmen tersebut dirasa semakin penting sebagai upaya untuk terwujudnya DPRK yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan tugas legislatif, anggaran, dan pengawasan. Karena menyadari bahwa kedudukannya sebagai wakil rakyat sangat mulia dan terhormat, Anggota DPRK bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu Wata’ala, Negara, daerah, masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan. Untuk melaksanakan tugas legislasinya, Anggota DPRK bersepakat untuk menyusun suatu Kode Etik DPRK, yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi/ditaati oleh setiap Anggota DPRK dalam menjalankan tugasnya selama didalam ataupun diluar gedung demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK. Kode Etik ini merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal - hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK.