KEANGGOTAAN

Keanggotaan



 



Pasal 4




  1. Peresmian keanggotaan DPRK Bener Meriah ditetapkan dengan  keputusan Gubernur Aceh an. Presiden berdasarkan usulan Bupati Bener Meriah sesuai laporan dari KIP;

  2. Pimpinan dan anggota DPRK berdomisili di kabupaten Bener Meriah.



 



Pasal 5



Masa Jabatan anggota DPRK adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat  anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji.



 



 



Pasal 6




  1. Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa;             

  2. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRK dipandu oleh wakil ketua Pengadilan Negeri.

  3. Dalam hal ketua pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. 

  4. Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh pimpinan DPRK;

  5. Tata cara pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRK dan anggota DPRK mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



 



Pasal 7



Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pasal 368 adalah sebagai berikut:



        “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:



bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah dengan sebaik-baiknya dan seadil–adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan berkerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;



bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia.”