KEANGGOTAAN

Keanggotaan

 

Pasal 4

  1. Peresmian keanggotaan DPRK Bener Meriah ditetapkan dengan  keputusan Gubernur Aceh an. Presiden berdasarkan usulan Bupati Bener Meriah sesuai laporan dari KIP;
  2. Pimpinan dan anggota DPRK berdomisili di kabupaten Bener Meriah.

 

Pasal 5

Masa Jabatan anggota DPRK adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat  anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji.

 

 

Pasal 6

  1. Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa;             
  2. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRK dipandu oleh wakil ketua Pengadilan Negeri.
  3. Dalam hal ketua pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. 
  4. Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh pimpinan DPRK;
  5. Tata cara pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRK dan anggota DPRK mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 7

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pasal 368 adalah sebagai berikut:

        “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah dengan sebaik-baiknya dan seadil–adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan berkerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia.”